Nabire Pada 9 Oktober 2026

MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KAMPUNG WAHARIA DISTRIK TELUK KIMI KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2027

                          Oleh : Y F S Simbiak. (Kordinator Distrik Teluk Kimi)                         

 

I. PENDAHULUAN

Musyawarah Pembangunan Kampung (Musrenbang Kampung) merupakan forum musyawarah antara Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), lembaga kemasyarakatan kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan kampung.

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan perencanaan pembangunan kampung secara partisipatif, transparan, demokratis, dan berdasarkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Musyawarah ini menjadi sarana bagi masyarakat Kampung Waharia untuk menyampaikan usulan, permasalahan, kebutuhan pembangunan, serta menentukan prioritas kegiatan yang akan menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kampung dan penganggaran Tahun Anggaran 2027.

II. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kampung Waharia Tahun Anggaran 2027 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dokumen perencanaan pembangunan kampung yang telah ditetapkan.

Dasar pelaksanaan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya;
2. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa;
3. Permendes No 16 Tahun 2025
4. PMK No. 07 Tahun 2026
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Dokumen RPJM Kampung Waharia;
8. RKP Kampung Waharia Tahun Anggaran 2027;
9. Ketentuan lain yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan kampung.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Musyawarah Pembangunan Kampung Waharia Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan dengan maksud untuk menghimpun dan menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan rencana pembangunan kampung.

Adapun tujuannya adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat Kampung Waharia;
2. Menghimpun usulan pembangunan dari masyarakat;
3. Menentukan dan menyepakati prioritas pembangunan kampung Tahun Anggaran 2027;
4. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;
6. Menyelaraskan usulan masyarakat dengan RPJM Kampung dan RKP Kampung;
7. Menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran 2027.

IV. TAHAPAN PROSES MUSYAWARAH

1. Tahap Persiapan

Pemerintah Kampung Waharia bersama Bamuskam dan unsur terkait melakukan persiapan pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kampung.

Tahap persiapan meliputi:

• Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah;
• Menyiapkan undangan peserta;
• Menyiapkan bahan dan materi musyawarah;
• Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan kampung;
• Mengumpulkan usulan masyarakat;
• Menyiapkan data pendukung kampung;
• Menyiapkan dokumen RPJM Kampung dan RKP Kampung;
• Menyiapkan daftar prioritas kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2027.

2. Tahap Penyampaian Informasi

Pada awal pelaksanaan musyawarah, Pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai kondisi umum Kampung Waharia, hasil pembangunan tahun sebelumnya, perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta gambaran kemampuan keuangan kampung.

Peserta juga diberikan penjelasan mengenai arah kebijakan pembangunan kampung dan prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana kegiatan Tahun Anggaran 2027.

3. Penyampaian Aspirasi dan Usulan Masyarakat

Peserta musyawarah diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, permasalahan, kebutuhan, serta usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat.

Usulan tersebut dapat mencakup bidang:

• Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
• Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
• Pembinaan Kemasyarakatan;
• Pemberdayaan Masyarakat;
• Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
• Ketahanan pangan;
• Kesehatan dan pendidikan;
• Infrastruktur dasar kampung;
• Pengembangan ekonomi masyarakat;
• Penguatan kelembagaan masyarakat;
• Program lain sesuai kebutuhan dan kewenangan kampung.

4. Pembahasan dan Penyaringan Usulan

Seluruh usulan yang disampaikan masyarakat selanjutnya dibahas bersama oleh peserta musyawarah.

Dalam pembahasan tersebut dilakukan penyaringan dan penentuan prioritas dengan mempertimbangkan:

1. Tingkat kebutuhan masyarakat;
2. Manfaat bagi masyarakat secara luas;
3. Tingkat urgensi kegiatan;
4. Ketersediaan anggaran;
5. Kewenangan kampung;
6. Kesesuaian dengan RPJM Kampung;
7. Kesesuaian dengan RKP Kampung Tahun 2027;
8. Kemampuan pelaksanaan kegiatan;
9. Keberlanjutan manfaat kegiatan.

Usulan yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027 dapat dicatat sebagai daftar usulan kegiatan untuk dipertimbangkan pada tahun berikutnya atau diusulkan melalui sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan.

5. Penetapan Prioritas Pembangunan

Setelah dilakukan pembahasan, peserta musyawarah menyepakati daftar prioritas pembangunan Kampung Waharia Tahun Anggaran 2027.

Prioritas pembangunan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan memperhatikan kemampuan keuangan kampung serta ketentuan mengenai prioritas penggunaan anggaran kampung.

Hasil kesepakatan tersebut menjadi bahan penyusunan RKP Kampung Tahun Anggaran 2027 dan selanjutnya menjadi dasar dalam proses penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2027.

6. Penyepakatan Hasil Musyawarah

Seluruh hasil pembahasan dan kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pembangunan Kampung.

Berita Acara tersebut memuat:

• Waktu dan tempat pelaksanaan;
• Peserta yang hadir;
• Agenda musyawarah;
• Permasalahan yang dibahas;
• Usulan masyarakat;
• Daftar prioritas kegiatan;
• Kesepakatan peserta musyawarah;
• Tindak lanjut hasil musyawarah.

Berita Acara ditandatangani oleh pihak-pihak yang mewakili Pemerintah Kampung, Bamuskam, dan perwakilan masyarakat/peserta musyawarah.

V. HASIL MUSYAWARAH

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan peserta Musyawarah Pembangunan Kampung Waharia, beberapa bidang prioritas pembangunan yang menjadi perhatian untuk Tahun Anggaran 2027 antara lain:

1. Bidang Pemerintahan Kampung
• Peningkatan kapasitas aparatur kampung;
• Peningkatan administrasi dan pelayanan masyarakat;
• Penataan dan pengelolaan data kampung.
2. Bidang Pembangunan Kampung
• Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar;
• Pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan;
• Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi;
• Peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
• Pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
• Pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat;
• Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
• Penguatan kelompok masyarakat;
• Pengembangan potensi ekonomi lokal;
• Peningkatan kapasitas perempuan dan pemuda.
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
• Pembinaan kepemudaan;
• Pembinaan kegiatan sosial dan kemasyarakatan;
• Penguatan kelembagaan masyarakat;
• Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Bidang Ketahanan Pangan dan Ekonomi
• Pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, atau usaha lokal sesuai potensi Kampung Waharia;
• Pengembangan usaha masyarakat;
• Diversifikasi dan peningkatan produksi pangan lokal.

VI. TINDAK LANJUT

Hasil Musyawarah Pembangunan Kampung Waharia Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui:

1. Penyusunan dan penyempurnaan RKP Kampung Tahun Anggaran 2027;
2. Penyusunan daftar prioritas kegiatan pembangunan kampung;
3. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai kegiatan yang disepakati;
4. Penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2027;
5. Penyampaian usulan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran;
7. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan.

VII. PENUTUP

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan kampung yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perlu diketahhui sekalipun Pagu Dana Desa Tahun 2027 belum ditentukan oleh PMK, Namun Kegiatan Musyawarah Penetapan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan dengan mengaju pada pagu dana tahun berjalan ( tahun 2026)

Melalui musyawarah ini diharapkan seluruh unsur masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan kampung, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Waharia.

Hasil musyawarah menjadi kesepakatan bersama dan merupakan bahan penting bagi Pemerintah Kampung Waharia dalam menyusun RKP Kampung dan APB Kampung Tahun Anggaran 2027 secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Demikian proses Musyawarah Pembangunan Kampung Waharia Tahun Anggaran 2027 ini dibuat sebagai dokumentasi dan bahan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.